Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan petunjuk teknis perlindungan anak dan santri melalui pendekatan Child Safeguarding untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi pengelola pesantren dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan.
Kemenag Tetapkan Juknis Perlindungan Santri melalui Kepdirjen Nomor 13 Tahun 2026
Kemenag menetapkan juknis transformasi tata kelola sistem perlindungan santri atau Himayatu Thalabah pada 2 November 2026. Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengarahkan pesantren untuk membangun sistem perlindungan yang melekat pada tata kelola lembaga.
Menurut Basnang, pendekatan Child Safeguarding memiliki cakupan lebih luas daripada penanganan kasus. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai tanggung jawab pengelola lembaga dan seluruh orang dewasa yang berinteraksi dengan santri.
Juknis tersebut juga memperhatikan karakter pendidikan pesantren yang menerapkan sistem asrama. Interaksi antara santri, kiai, ustaz, dan pengasuh selama 24 jam membutuhkan pengawasan serta prosedur perlindungan yang jelas.
Empat Pilar dan Lima Mekanisme Perlindungan Santri
Kemenag membangun sistem perlindungan santri melalui empat pilar utama, yaitu:
- Kebijakan: Pesantren menetapkan aturan dan komitmen perlindungan anak.
- Sumber daya manusia: Pengelola meningkatkan kapasitas pengasuh dan tenaga pendidikan.
- Prosedur: Pesantren menyediakan mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus.
- Akuntabilitas: Lembaga menjalankan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan secara berkala.
Keempat pilar tersebut berjalan melalui lima mekanisme yang memiliki fungsi berbeda:
- SafeNorma: Menetapkan prinsip dan aturan perlindungan santri.
- SafeKader: Mengatur rekrutmen aman dan pelatihan petugas.
- SafeLapor: Menyediakan saluran pengaduan internal dan eksternal.
- SafeMitra: Menghubungkan korban dengan layanan medis, psikologis, dan hukum.
- SafeIndeks: Menjalankan pemantauan dan evaluasi perlindungan.
Pesantren Wajib Menyediakan Kanal Pengaduan yang Aman
Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, mendorong pesantren segera menerapkan langkah perlindungan yang dapat dijalankan sesuai kemampuan masing-masing lembaga.
Pesantren dapat memulai penerapan melalui beberapa tindakan berikut:
- Menghapus aturan yang membolehkan hukuman fisik.
- Membentuk atau mengaktifkan satuan tugas perlindungan anak.
- Memasang informasi kanal pengaduan yang mudah diakses santri.
- Menerapkan kode etik bagi seluruh personel pesantren.
Juknis tersebut juga menegaskan bahwa mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum. Pesantren tetap harus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam menangani dugaan tindak kekerasan.
Perlindungan Santri Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Penerbitan juknis ini memperkuat upaya Kemenag dalam membangun pesantren ramah anak. Kebijakan tersebut juga mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis Cinta dan pengembangan budaya pendidikan tanpa kekerasan.
Penutup
Negeri Kami mengajak pembaca mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan, perlindungan anak, dan kehidupan pesantren melalui berbagai artikel informatif lainnya. Pembaca dapat menemukan informasi mengenai pendidikan dan perkembangan generasi muda di Garap Media.
Jangan lewatkan artikel Negeri Kami lainnya untuk mengenal berbagai inisiatif yang mendorong lingkungan pendidikan lebih aman, inklusif, dan mendukung masa depan generasi Indonesia.